PEDOMAN PENGELOLAAN KEPANITERAAN
PEDOMAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI
| 1. | Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan |
| 2. | Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 20 Th. 2010 tentang Road Map Birokrasi 2010-2014. |
| 3. | Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan |
| 4. | Undang-undang RI No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik |
| 5. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik |
| 6. | Penjelasan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik |
| 7. | SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MA RI Nomor: 1403.b/DJA/SK/OT.3/8/2018 Tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Lingkungan Peradilan Agama |
PEDOMAN LAINNYA
| 1. | Peraturan Presiden RI No. 13 Th. 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung. |
| 2. | Peraturan Presiden RI No. 14 Th. 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung |
| 3. | Undang-undang RI No. 1 Th. 1974 tentang Perkawinan |
| 4. | Undang-undang RI No. 3 Th. 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 14 Th. 1985 tentang Mahkamah Agung. |
| 5. | Undang-undang RI No. 48 Th. 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman |
| 6. | Undang-undang RI No. 50 Th. 2009 tentang Perubahan Kedua atas undang-undang No. 7 Th. 1989 tentang Peradilan Agama |
